Merombak Koalisi Setengah Hati

Reshuffle atau kocok ulang komposisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II kian mendekat. Beberapa nama menteri dan calon penggantinya menjadi bahan gosip politik publik. Beberapa cemas. Beberapa berharap. Tetapi semua masih belum pasti selama wacana untuk merombak koalisi belum direalisasi. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memang sudah menyatakan akan memberikan sanksi kepada parpol yang dinilai melanggar kesepakatan awal. Anehnya, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi sumber kegusaran Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas hak angket mafia pajak buang badan. Para pengurus kedua parpol tersebut merasa tidak melanggar kesepakatan sebagai code of ethic koalisi. Namun, itu bisa dimaklumi. Dalam dunia politik, melanggar atau tidak, benar atau salah tidaklah begitu penting. Karena yang menentukan adalah proses negosiasi yang selalu dipandu kepentingan. Persoalannya, apakah proses semua ini untuk kepentingan rakyat atau kuasa semata? Entahlah. Yang pasti, adagium: tiada kawan dan lawan abadi kecuali kepentingan, semakin jelas terbukti